Pemimpin Redaksi tvOne, Karni Ilyas mengomentari soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan langsung menerapkan lockdown untuk mengatasi wabah Virus Corona. Terkait hal itu, Karni Ilyas pun membandingkan kemampuan pemerintah dengan sejumlah negera yang melakukan lockdown hingga berhasil mengatasi wabah Virus Corona. Melalui tayangan YouTube tvOneNews, Senin (13/4/2020), Karni Ilyas buka suara soal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dan akan disusul oleh wilayah sekitarnya.
Menurut dia, PSBB itu tak akan menyusahkan jika pemerintah mau mencukupi kebutuhan warga. Misalnya, dengan mengantarkan makanan dan bahan pokok untuk kebutuhan sehari hari. "Misal disuruh di rumah, tapi kasih dong nasi bungkus jangan disuruh urus surat dulu. Kapan diterimanya nanti suratnya?," ucap Karni Ilyas.
"Bisa enggak berangkat dia, tapi anaknya empat udah ada 8 bungkus nasi sederhana di rumahnya udah tenang dia." Karni Ilyas menyatakan, imbauan untuk tak meninggalkan rumah tak akan ditaati warga jika pemerintah tak memenuhi kebutuhan. Karena itu, ia menyebut kerja sama pemerintah pusat dan daerah sangat penting.
"Tapi jangan 'Enggak boleh pergi' aja, terus gimana dia enggak tahan lihat anaknya nangis," kata dia. "Ini kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengatasi ini." Lebih lanjut, ia menyinggung keputusan Jokowi enggan menerapkan lockdown hingga saat ini.
Menurut Karni llyas, Jokowi sudah memprediksikan kemungkinan terjadinya pembangkangan karena warga tak terpenuhi kebutuhannya. "Dan juga saya minta dari masyarakat, dari pemerintah juga apa kita perlu terlalu ketat," terang Karni Ilyas. "Saya memahami sekali kenapa Pak Jokowi tidak menerapkan langsung lockdown, dia udah melihat kemungkinan kemungkinan ini."
Ia menyatakan, dana yang dimiliki Indonesia tak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak Virus Corona. Lantas, Karni Ilyas pun membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara yang berhasil melakukan lockdown. "Langsung lockdown total, tapi ya jujur kita tidak punya APBN yang banyak untuk langsung membiayai kehidupan rakyat itu," kata Karni Ilyas.
"Seperti yang diterapkan di Singapura, di Jepang, di China atau di Amerika seperti sekarang ini." "Langsung keluar sekian miliar dolar, ya kita enggak punya, itu faktanya," tukasnya. Di sisi lain, sebelumnyaGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan apresiasi untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.
Pada tiga hari pertama pemberlakukan PSBB, Anies Baswedan mengatakan melihat ada kelengangan di beberapa ruas jalan di Jakarta. Menurut Anies Baswedan, hal itu menandakan sudah banyak masyarakat yang mengikuti aturan untuk tetap berada di rumah. Namun, Anies menilai, kelengangan lalu lintas di Jakarta pada tiga hari pertama penerapan PSBB tidak terlepas dengan hari libur nasional dan juga akhir pekan.
Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin (13/4/2020), yang ditayangkan langsung melalui kanal Youtube KompasTV. "Tiga hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak berkegiatan di rumah atau di lingkungannya," ujar Anies Baswedan. "Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah," jelasnya.
Kemudian pada pelaksanaan hari keempat, Anies Baswedan mengaku menemukan banyak catatan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan pergerakan di Jakarta justu meningkat. Menurut Anies Baswedan, banyaknya pergerakan terjadi karena berasal dari luar Jakarta.
Itu artinya ada kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak menerapkan working from home (wfh), dan memaksa pekerjanya harus berangkat ke kantor. "Hari Senin (13/4/2020), nampak pergerakan lebih tinggi, jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar ke dalam Jakarta itu masih cukup padat," kata Anies Baswedan. Anies Baswedan mengatakan masih menunggu penerapan PSBB di daerah sekitar Jakarta, yakni lima daerah di Jawa Barat dan tiga daerah di Banten.
Lima daerah di Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi akan mulai memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020). Sedangkan tiga kota di Banten yang masuk dalam wilayah Tangerang Raya akan menerapkan PSBB dalam waktu dekat, lantaran sudah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Setelah semua daerah di Jabodetabek sudah menerapkan PSBB, Anies Baswedan menilai akan lebih mudah dalam menyinkronisasikan.
Termasuk jugauntuk penegakan aturannya pun bisa jauh lebih mudah, karena bisa menjadi satu kesatuan. "Ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita," imbuhnya. "Kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek tiga provinsi, ada Banten dan Jawa Barat."
"Nanti insya allah hari Rabu (15/4/2020), tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah mudahan di kawasan Banten bisa segera, " jelasnya. "Sehingga penegakan aturan bisa jauh lebih mudah," pungkasnya.
